Profil

  • Sekapur Sirih
  • Tugas Pokok dan Fungsi
  • Struktur Organisasi
Sekapur Sirih

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan RIau yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

 

Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bertugas membantu Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan fungsi membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi pembangunan, yang termasuk didalamnya adalah perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis dan pengendalian administrasi perencanaan program, pelaksanaan dan kebijakan pembangunan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis dan pengendalian di bidang administrasi dan perencanaan program, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

  • pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan perencanaan, penyusunan kebijakan program dan tata usaha biro;
  • pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pembangunan dan fasilitasi implementasi e-government;
  • pelaksanaan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
  • pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten.
Struktur Organisasi

Biro Administrasi Pembangunan membawahi:

 

  1. Bagian Administrasi dan Perencanaan Program terdiri dari:
    a. Sub Bagian Perencanaan Program;
    b. Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Program; danĀ 
    c. Sub Bagian Tata Usaha.
  1. Bagian Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan terdiri dari:
    a. Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan;
    b. Sub Bagian Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan; dan
    c. Sub Bagian Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan E-Government.
  1. Bagian Administrasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari:
    a. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBD;
    b. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBN; dan
    c. Sub Bagian Pelaporan Pembangunan.