Selayang Pandang Pembangunan Kesehatan di Kepri

Dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang sehat yang mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin hari semakin berat dan kompleks. Oleh karena itu, pembangunan bidang kesehatan telah menjadi fokus pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau sejak provinsi ini terbentuk. Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan juga telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu mencapai 10% nilai APBD. Beberapa program yang menjadi perhatian pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau sejak 2016-2018 antara lain kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, serta pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan. Program kesehatan masayarakat diarahkan antara lain untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, serta cakupan kabupaten/kota yang mengikuti program Kabupaten Sehat.

Adapun program pencegahan dan penanggulangan penyakit diarahkan antara lain untuk menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular. Langkah-langkah yang dilakukan sejak tahun 2016 sampai 2018 antara lain dengan melakukan imunisasi MR, pemberian obat pencegahan masal kecacingan, pemberian obat pencegahan masal penyakit kaki gajah, imunisasi difteri, pencegahan DBD melalui fogging, pencegahan DBD melalui pemeriksaan jentik nyamuk, dan lain-lain. Beberapa pencanangan imunisasi juga telah dilakukan meskipun sempat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat seperti imunisasi MR. Namun, berkat sosialisasi dan kesadaran masyarakat program imunisasi MR tersebut dapat berjaan lancar sebagaimana yang diinginkan.

“Capaian pembangunan di Bidang Kesehatan menunjukkan beberapa indikator penting telah berhasil dicapai sesuai target seperti Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup menurun dari 35 pada tahun 2016 menjadi 18 pada tahun 2017. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup menurun dari 144 pada tahun 2015 menjadi 128 pada tahun 2017. Demikian juga Insiden Rate DBD per 100.000 penduduk menurun dari 102 pada tahun 2016 menjadi 38 pada tahun 2017. Demikian juga cakupan Kabupaten/Kota Sehat menunjukkan angka peningkatan yaitu dari 14,3% pada tahun 2015 menjadi 57% pada tahun 2017.”

Upaya kesehatan masyarakat berikutnya yang menjadi perhatian Pemprov Kepri adalah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masayarakat. Hal ini bertujuan memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat untuk dapat melakukan deteksi dini kesehatannya tanpa mengeluarkan biaya. Dari beberapa kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan dapat dilihat besarnya animo masyarakat dalam memeriksakan kesehatan diri. Hal ini sangat penting mengingat penyakit yang diketahui sejak dini akan lebih mudah diobati maupun dicegah perkembangannya sebelum menjadi lebih parah. Sehingga dapat menurunkan angka kesakitan akibat penyakit di masayarakat.

Sasaran pembangunan kesehatan bukan saja diarahkan pada upaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melainkan juga pada upaya memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat khususnya di puskemas dan rumah sakit. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit diperlukan akreditasi sebagai bentuk pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Berdasarkan Surat dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor 949/KARS/IX/2017 tanggal 14 September 2017, RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang berhasil memenuhi standar Akreditasi tingkat PARIPURNA dengan masa berlaku sampai dengan 22 Januari Tahun 2020, yang kemudian dikukuhkan dengan Sertifikat Akreditasi Nomor: KARS-SERT/822/IX/2017 tanggal 14 September 2017. Pencapaian akreditasi RSUD Provinsi ini merupakan bukti semakin membaiknya mutu pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi dan berhasil menepis keraguan masyarakat terhadap lemahnya pelayanan kesehatan bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Sebelumnya, pada tahun 2016 RSUP Tanjunguban juga memperoleh akreditasi PARIPURNA versi KARS. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi telah berhasil meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat pada pusat-pusat kesehatan masyarakat yang menjadi binaannya.

“Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 Rumah Sakit yang tersertifikasi akreditasi meningkat cukup signifikan dari 9,09% pada tahun 2015 menjadi 71,40% pada tahun 2017. Demikian juga peningkatan Status Akreditasi RSUD Provinsi di Tanjungpinang dan Tanjunguban dari Madya pada tahun 2016 menjadi Paripurna pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan pelayanan kesehatan yang semakin baik. Sementara itu, persentase ketersediaan obat di pelayanan dasar juga meningkat dari 75,5% pada tahun 2016 menjadi 88,5% pada tahun 2017.”

“Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah Puskesmas yang terakreditasi yaitu dari 6,49% pada tahun 2016 menjadi 19,48% pada tahun 2017. Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional/KIS dari 61% pada tahun 2015 menjadi 71,49% pada tahun 2017 merupakan indikasi meningkatnya jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.”

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepri adalah jumlah kematian ibu melahirkan. Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Kepri Tahun 2017 tercatat sebesar 128 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka ini jauh menurun bila dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu tahun 2015 yang mencapai 144 per 100.000 KH. Dalam hal ini, Pemprov Kepri telah menggalakkan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan karena terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu karena mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, serta mendapatkan penanganan kegawatdaruratan yang komprehensif.

Terkait dengan jumlah kematian bayi, pada tahun 2017 telah terjadi penurunan Angka Kematian Bayi di Provinsi Kepri yaitu dari 35 per 1000 KH pada tahun 2016 menjadi 18 per 1000 KH pada tahun 2017. Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa jumlah kasus kematian bayi mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 311 kasus menjadi 295 kasus di tahun 2017. Kasus kematian tertinggi terjadi di Kota Batam (133 kematian) dengan distribusi penduduk paling besar di wilayah Kepulauan Riau, dan terendah di Kabupaten Anambas (11 kematian). Dua penyebab utama kematian bayi di Provinsi Kepulauan Riau antara lain disebabkan oleh BBLR dan asfiksia.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sejak tahun 2016-2018 adalah menurunkan jumlah anak-anak penderita kekurangan gizi (underweight). Beberapa langkah yang dilakukan antara lain dengan medistribusikan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) kepada ibu-ibu hamil dan anak-anak penderita gizi buruk. Selain itu, dilakukan juga pemberian bantuan kepada keluarga anak penderita gizi buruk serta yang tidak kalah penting adalah melakukan pelacakan kasus gizi buruk di Provinsi Kepri.
Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa persentase kekurangan gizi pada anak balita Provinsi Kepri Tahun 2017 mencapai 16,4%. Jumlah ini mengalami penurunan berbanding tahun 2016 yang mencapai 17,7%. Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG), Provinsi Kepulauan Riau mendapat predikat 10 provinsi terbaik dari 34 provinsi terendah persentase kekurangan gizi.

Promosi Kesehatan

Promosi Kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran dari-oleh-untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Menolong diri sendiri artinya bahwa masyarakat mampu berperilaku mencegah timbulnya masalah-masalah dan gangguan kesehatan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta mampu pula berperilaku mengatasi apabila masalah gangguan kesehatan tersebut terlanjur terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Banyak masalah kesehatan yang ada termasuk timbulnya Kejadian Luar Biasa (KLB) yang erat kaitannya dengan perilaku masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh KLB Diare dimana penyebab utamanya adalah rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat seperti kesadaran akan buang air besar yang belum benar (tidak di jamban), cuci tangan pakai sabun masih sangat terbatas, minum air yang tidak sehat, dan lain-lain.

Promosi kesehatan bukan hanya proses penyadaran masyarakat atau pemberian dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan saja, tetapi juga disertai upaya-upaya memfasilitasi perubahan perilaku. Dengan demikian, promosi kesehatan adalah program-program kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan (perbaikan) baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam organisasi dan lingkungannya (lingkungan fisik, sosial budaya, politik dan sebagainya). Atau dengan kata lain promosi kesehatan tidak hanya mengaitkan diri pada peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku kesehatan saja, tetapi juga meningkatkan atau memperbaiki lingkungan (fisik dan non-fisik) dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

“Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya kesehatan dapat dilihat dari capaian beberapa indikator antara lain Persentase Rumah Sakit Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang meningkat dari 54,5% pada tahun 2016 menjadi 58% pada tahun 2017. Selain itu, persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi di RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang juga meningkat dari 55% pada tahun 2015 menjadi 70,2% pada tahun 2017. Adapun persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa juga meningkat dari 0% pada tahun 2015 menjadi 26,7% pada tahun 2017.”

Terkait dengan upaya promosi kesehatan maka selama periode 2016-2018 Pemprov Kepri telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendorong perilaku hidup sehat di tengah-tengah masyarakat seperti penyuluhan kesehatan, senam sehat, lomba sekolah sehat, lomba kabupaten/kota sehat, lomba desa toga, bakti sosial donor darah, pencanangan Germas, dan sebagainya. Melalui upaya ini diharapkan masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan terfasilitasi pada perubahan perilaku hidup sehat. Tidak sampai di situ, diharapkan kesadaran yang muncul untuk hidup sehat di tengah-tengah masyarakat tersebut dapat ditularkan kepada individu-individu lainnya untuk berperilaku yang sama. Dengan demikian, akan terbentuk suatu jaringan atau pun komunitas yang memiliki kesadaran hidup bersama secara kolektif.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *